Kemiskinan Perdesaan

Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan trade-off terhadap pemerataan. Dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan trickle down effect kepada lapisan ekonomi dibawahnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembagunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran mendorong kekuatan entrepreneur. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan mekanisme trickle down effcts, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan ksejahteraan yang merata.

Dengan kata lain, di satu sisi penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat. Proses perkembangan ekonomi perdesaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pendekatan tersebut, meskipun demikian terdapat elemen-elemen dasar yang menjadi penentu ekonomi perdesaan dan sumberdaya alam sebagai primer-movernya dan menjadi pola dasar kehidupan masyarakat perdesaan.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat pada dasarnya diakibatkan oleh faktor (1) sosialekonomi rumah-tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah-tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam & lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global. Salah satu issu yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah penurunan kualitas hidup, ketersediaan sarana dan prasarana, ketidakmampuan institusi ekonomi menyediakan kesempatan usaha, lapangan kerja, serta pendapatan yang memadai, yang saling berkaitan dan sangat kompleks.

Dengan demikian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlunya peningkatan produktivitas yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah perdesaan berkaitan dengan bidang usaha pertanian yang mendominasi perdesaan. Dalam dua dekade terakhir ini terdapat perubahan struktur lapangan usaha di bidang pertanian, sehingga terjadi kecenderungan penurunan di sektor pertanian, terutama dari segi lapangan usaha penduduk dan ketanagakerjaan. Dari kondisi ini maka akan membawa perubahan struktur di bidang sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan.

Hambatan dalam pengembangan ekonomi perdesaan tidak saja dihadapkan pada pergeseran dari pertanian ke non pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat perdesaan, tetapi juga modernisasi pola usaha tani secara terpadu serta pengembangan institusi ekonomi perdesaan yang belum sepenuhnya dibangun secara konsisten. Persoalan institusi ekonomi perdesaan bukan menjadi faktor satu-satunya, faktor modal juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan investasi perdesaan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah proses kemiskinan masyarakat perdesaan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh dan pengangguran. Adisasmita (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan di desa seringkali dihubungkan dengan kepemilikan lahan dan ternak, khususnya ternak yang dapat digunakan untuk mengolah sawah, baru kemudian dihubungkan dengan kemampuannya untuk menyekolahkan anak.

Selanjutnya Adisasmita (2006) menjelaskan tentang :

1.Indikator kemiskinan pedesaan

Masyarakat desa dapat dikatakan miskin jika salah satu indikator berikut ini terpenuhi seperti ; (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan; (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas; (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian; (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan); (5) berurbanisasi ke kota; (6) menggunakan cara-cara pertanian tradisional; (7) kurangnya produktivitas usaha; (8) tidak adanya tabungan; (9) kesehatan yang kurang terjamin; (10) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial; (11) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa; (12) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih; (13) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

2.Penyebab kemiskinan pedesaan

Ada tiga faktor kritis yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan di pedesaan, yaitu cepatnya laju pertumbuhan penduduk, semakin sempitnya lahan pertanian, dan semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada dan terbuka. Terjadinya ketimpangan antara tenaga kerja dan faktor tanah disebabkan oleh tekanan pertambahan penduduk yang tinggi dengan sumber daya alam yang terbatas.

Sumber: "Chambers, Alih Bahasa Dawam Rahardjo, Pembangunan Desa "Mulai dari Belakang", LP3ES