Strategi Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Bertolak dari paparan tersebut, Huraira (2008) bahwa dalam menyikapi permasalahan kemiskinan,  strategi yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

• Karena kemiskinan bersifat multidimensional, program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi memperhatikan dimensi lain.
• Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin.
•  Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan
•  Strategi pemberdayaan. Dalam kaitan ini, Ginandjar Kartasasmita menyatakan, upaya memberdayakan masyarakat setidak-tidaknya harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang bisa dikembangkan, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (3) memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Artinya, proses pemberdayaan harus mengantisipasi terjadinya yang lemah menjadi makin lemah.

Jika dianalisis dari pendapat tersebut, akan mengandung makna yang cukup ampuh dan efektif terutama dalam penanganan kemiskinan secara komprehensif. Pada point pertama, kemiskinan dilihat dari sesuatu yang multidimensional dimana pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non ekonomik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Point dua, adalah dengan meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin. Strategi ini diperuntukkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking) serta informasi pasar.

Melalui strategi ini diharapkan masyarakat miskin dapat memperoleh hak-hak dasarnya dan mengembangkan potensi serta kemampuan yang mereka miliki. Point ketiga, menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat miskin sangat penting untuk diperhitungkan dalam pembangunan sosial yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Selain itu, masyarakat miskin diberi kesempatan untuk menentukan apa yang dibutuhkan, apa perlu ditingkatkan serta apa yang perlu dikembangkan melalui suatu program kemiskinan. 

Sedangkan point keempat, yakni menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat misikin. Hal ini sesuai dengan prinsip praktek pengembangan masyarakat lokal yang lebih mengedepankan potensi yang dimiliki oleh orang miskin yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu dalam konteks ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin di Dusun Padayungan melalui potensi lokal yaitu kelompok pengrajin yang perlu diangkat sebagai kekuatan-kekuatan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

Sumber :
Huraerah, Abu, 2008," Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat" Model dan Strategu Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Humaniora, Bandung