TINJAUAN TENTANG PEMBERDAYAAN

-->

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto,1997:215). Selanjutnya Craig dan Mayo dalam Huraira (2006) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep : kemandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking), dan pemerataan (equty).

Selanjutnya pemberdayaan menurut Suharto (2005) menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan)
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan konvensional ini ditandai oleh transplantatifplanning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer, dansejenisnya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai mengalami pergeserandari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, yaitu :

1) Pembangunan wilayah (regional development)

2) Pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development).

3) Pembangunan berbasis komunitas (community-based development).

4) Pembangunan berpusat pada rakyat (people-centered development).

5) Pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

6) Pembangunan berbasis kelembagaan (institution-based development).

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dubois dan Miley (1992), memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Membangun relasi pertolongan
2. Membangun komunikasi
3. Terlibat dalam pemecahan masalah
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social

4. Indikator Keberdayaan

Sebagaimana Kieffer dalam Suharto (2006:63), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Selanjutnya, Parsons juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, antara lain mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2005:66-67) :

1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara ndividu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai startegi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyng, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

6. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Seperti dikemukakan di atas, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensiyang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut: Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapatmenyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:

2. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
3. Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
4. Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
5. Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
6. Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
7. Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah

Sumber :

1. Huraerah, Abu, 2008, Pengorganisasian Pengembangan masyarakat, Humaniora, Bandung
2. Suharto, Edi. Ph. D, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika, Bandung.