PRO DAN KONTRA PERIHAL RASIONALISASI PNS DI INDONESIA

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berencana merumahkan 1 juta PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin untuk menghemat keuangan negara. Menurut dia, jumlah PNS saat ini terlalu banyak. Hal itu membebani belanja anggaran.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga ‎menyatakan, kebijakan rasionalisasi atau pengurangan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Sehingga perlu dicarikan skema rasionalisasi yang tepat dengan kriteria dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. "Selama ini belum pernah ada rasionalisasi PNS," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani ‎saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

        Menurutnya, kebijakan pensiun dini PNS yang sejak lama digembar gemborkan tak jua terealisasi karena berbagai hambatan. "Pensiun dini juga belum jalan. Waktu itu pernah mau dicoba pensiun dini PNS di Kemenkeu, zamannya Menkeu Pak Agus Martowardojo, tapi karena masih terbatas, jadi ditunda dulu," terang Askolani.

         Saat ini, dia bilang, kebijakan pengurangan 1 juta PNS berlaku secara nasional sehingga perlu penetapan kriteria bagi aparatur negara yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

       "Rasionalisasi ini sifatnya nasional, jadi harus ada kriteria PNS yang bakal kena pengurangan, juga menghitung beban budget negara. Jadi perlu didiskusikan dulu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)," jelasnya.

    Karena pertama kali, Askolani mengaku, pihaknya belum dapat menentukan skema yang cocok untuk merespons kebijakan tersebut. Apakah berupa pemberian pesangon, atau bisa diganti dengan skema lain. "Belum tahu skemanya, harus didiskusikan dulu dengan Menteri PANRB," tegasnya. Namun demikian, kata dia, Kemenkeu belum pernah menerima surat maupun proposal dari Menteri PANRB terkait dengan kebijakan rasionalisasi PNS. Sehingga pihaknya belum dapat menghitung berapa penghematan dari pengurangan 1 juta PNS hingga 2019."Pak Menteri PANRB sudah menyampaikan kebijakan rasionalisasi PNS kepada Presiden, tapi belum ke kita. Surat atau proposalnya belum kita terima, jadi bagaimana mau menghitung penghematannya. Itu nanti kan sesuai Keppres dan bertahap, mereka kan punya kebijakan di Kementerian dan Lembaga mana, berapa, kapan," pungkas Askolani.      

Deskripsi diatas mengambarkan bahwa Pemerintah Jokowi/JK banyak melakukan kejutan, di antaranya adalah munculnya pemberitaan di media masa dan media sosial akan ada pengurangan atau rasionalisasi kepada 1 juta orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

        Pemberitaan tersebut, kontan mengejutkan masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. PNS resah, karena ingin tahu dari bagian atau biro, dinas, badan dan lembaga mana saja yang akan dikurangi. Sebenarnya yang terkejut bukan saja para PNS saja, masyarakat umum juga terkejut di pemerintahan ada pengurangan sebanyak 1 juta orang.

     Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyarankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengajak Korpri, organisasi resmi yang membawahi pegawai negeri sipil se-Indonesia, untuk membahas rencana rasionalisasi. “Kiranya Kementerian PAN-RB mengajak bicara Korpri agar dapat memberikan masukan dan saran supaya kebijakan yang akan diambil tepat dan tidak menimbulkan pertanyaan dari anggota Korpri,” kata Zudan dalam keterangan resminya, Minggu, 5 Juni 2016.

 Zudan menuturkan Korpri dapat membantu merumuskan kebijakan terkait dengan rasionalisasi PNS secara tepat, sekaligus membantu pemerintah mensosialisasikannya karena kepengurusan Korpri tersebar di semua wilayah.

Berkaitan dengan hal diatas dihimbau Kementerian PAN-RB segera mematangkan konsep tersebut secara jelas, terukur, dan transparan. “Serta melaporkan dulu kepada Presiden sehingga tidak kontraproduktif kebijakannya terkait dengan manajemen nasional aparatur sipil negara,” ucapnya untuk itu Pemerintah pusat dan daerah dimohon segera melakukan pemetaan untuk mengukur tingkat kelebihan pegawai. Sebab, ia menduga, bisa saja yang diperlukan adalah redistribusi karena pegawai menumpuk di kota-kota besar.
      Kebijakan rasionalisasi harus diperjelas sebagai minus growth atau pensiun dini dan harus diantisipasi gugatan PTUN dari aparatur sipil negara yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

          Karena itu Korpri akan mengadvokasi mereka sesuai dengan Pasal 126 UU ASN bila kebijakan tersebut merugikan aparatur sipil negara.

           Sejalan dengan Dewan Pembina KORPRI pembelaan terhadap masa depan PNS datang dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tak melempar wacana yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Hal ini terkait dengan pernyataan Yuddy soal rencana pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil dengan tujuan untuk menghemat keuangan negara.

          Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP sebagai partai pengusung pemerintah sama sekali belum diajak diskusi oleh Yuddy terkait dengan usul pemangkasan PNS tersebut. Hal ini, menurut dia, di luar kepatutan mengingat seharusnya wacana tersebut dibicarakan dengan parlemen sebagai representasi partai untuk mendapat dukungan politik. “Kami sebagai parpol pengusung pemerintah belum pernah diajak diskusi,” kata Basarah kepada Tempo di Blitar, Jumat, 3 Juni 2016.

    Sebelumnya Menteri Yuddy mengaku telah menggodok rencana merumahkan 1 juta PNS untuk mengurangi jumlah PNS di pusat dan daerah. Pemerintah menargetkan pengurangan pegawai dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta PNS. Mereka yang dipecat adalah PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin. Jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran.

       Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata statemen  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  tentang pemangkasan satu juta PNS tersebut masih bersifat wacana dan belum merupakan produk keputusan pemerintah. Jika baru sebatas wacana itu baru memiliki kekuatan hukum jika sudah digodok oleh DPR dan mendapat dukungan semua fraksi dengan mempertimbangkan realitas dan alasannya. Jika memang pemangkasan itu demi mengurangi beban keuangan negara dan dilakukan dengan skema yang benar, parlemen pun sudah pasti mendukungnya.

Bantahan  dan pembelaan terhadap PNS juga datang dari pihak istana yakni datang dari  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan” tidak ada keputusan pemerintah soal rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil. Pengurangan akan dilakukan secara alamiah melalui kebijakan negative growth. Sama sekali tidak ada keputusan soal rasionalisasi 1 juta PNS. Itu hanya hitung-hitungan Kementerian PAN dan RB dalam rangka efisiensi dan reformasi birokrasi," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016.

Menurut Kalla, efisiensi dan reformasi birokrasi tidak akan dilakukan dengan memensiun-dinikan PNS secara tiba-tiba. Cara yang diambil adalah dengan kebijakan negative growth. Contohnya, jika ada 100 PNS yang pensiun, jumlah pegawai yang direkrut hanya 50 orang.

Di masa lalu, kebijakan yang diambil adalah zero growth. Misalnya, ada 100 PNS yang pensiun, maka yang direkrut juga berjumlah 100 pegawai. Nah, negative growth ini rencananya akan dilakukan selama delapan tahun. "Ini rencananya, belum disetujui," ujarnya.

          Kalla mengatakan setiap tahun secara alamiah ada 120 ribu PNS yang pensiun. Pada awal pemerintahan Jokowi, ada moratorium perekrutan PNS yang berlangsung pada 2019. Dengan demikian, akan ada pengurangan sekitar 400 PNS hingga 2019. "Kami tidak PHK, tidak ada istilah PHK, hanya pensiun alamiah. Itulah kenapa delapan tahun," ucapnya.

          Menurut Kalla, dengan kebijakan selama delapan tahun itulah selisih pengurangan sekitar 500 ribu PNS akan tercapai. Kebijakan itu rencananya akan dilakukan mulai 2017. Dengan pengurangan yang alamiah ini, Kalla mengatakan tidak ada guncangan di dalam birokrasi pemerintah.
          Kembali pada  tujuan utama reformasi birokrasi adalah kelangsungan pembangunan. Saat ini rata-rata 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah habis untuk belanja rutin pegawai. Bahkan ada daerah yang 80 persen APBD-nya habis untuk belanja rutin. Anggaran untuk belanja infrastruktur dan lainnya hanya tersisa 20-40 persen.

         Ada pertanyaan muncul di beberapa  daerah “ bagaimana negeri ini bisa maju jika anggaran habis untuk belanja pegawai”. Pertanyaan itu mungkin benar tetapi tidak mewakili  situasi dan kondisi di Indonesia yang terkait dengan dugaan pemborosan anggaran untuk belanja gaji PNS sebab yang wajib ditelusuri justru tentang distribusi PNS, mungkin saja terjadi penumpukan PNS di suatu daerah dan daerah lain justru kekurangan.

         Pembelaan terhadap PNS juga datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik rencana pengurangan 1 juta pegawai negeri sipil yang dinyatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu. Alasannya, menurut Pramono, hal itu belum pernah sekalipun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

       Skema rasionalisasi akan didahului dengan pemetaan, kompetensi, kualifikasi, dan kinerja PNS yang dikatagorikan dalam empat  tahap, yakni :

          Tahap pertama pemetaan terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta orang PNS. Hasil pemetaan akan dibagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik (kelompok ini akan direkomendasikan untuk dipertahankan dan siap dipromosikan).

          Kelompok kedua bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerja baik. Kelompok ini akan direkomendasikan untuk ditingkatkan kompetensinya dan kualifikasinya dengan cara pendidikan dan pelatihan.

          Kelompok ketiga bagi PNS kualifikasi dan kompetensinya baik tetapi kinerjanya rendah, kelompok ketiga direkomendasikan untuk dirotasi

          Kemudian kelompok yang keempat kualifikasinya dan kompetensinya serta kinerjanya rendah. Maka kelompok keempat tersebutlah yang akan direkomendasikan untuk dirasionalisasi 
          Sedangkan bagi PNS dan mutasi dan kelompok empat ini sebaiknya mereka meminta pensiun dini. Dengan memperoleh pensiun dini masih mempunyai nama baik di hadapan keluarga maupun masyarakat umum.

          Pensiun dini sudah lazim biasa dilakukan oleh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri, Bank BRI dan lain-lainnya. Karena pensiun dini dapat keputusan nanti memperoleh surat keputusan resmi dari pemerintah pensiun dini memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

            Dan Untuk menghindari polemik atas sebuah rencana yang belum menjadi keputusan, seharusnya   menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak  mudah melempar wacana ke masyarakat. Hal ini untuk menghindari pro-kontra yang muncul di masyarakat hingga memicu kegaduhan atas sesuatu yang belum pasti.

            Seorang Menteri seharusnya tidak mudah melempar kebijakan yang masih bersifat mentah ke masyarakat karena akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks.

          Terlepas dari pro dan kontra maka rencana rasionalisasi tidak boleh mengabaikan kepentingan dan ekses lain karena PNS adalah aparatur Negara yang bekerja untuk melayani masyarakat di semua lini dan jika jumlah mereka dikurangi tanpa perhitungan yang matang maka rencana ini juga akan jadi bomerang bagi pemerintah  dan jika benar pelaksanaan rasionalisasi alamiah rencananya akan dimulai pada tahun 2017 nanti dimohon tidak merugikan dan meresahkan  serta harus berhati-hati. 
          Rasanya tidak fair jika dasar rasionalisasi itu hanya bertujuan untuk penghematan anggaran. Sebuah Negara besar seperti Indonesia sangat membutuhkan keberadaan PNS sebab Indonesia memiliki 13.644 pulau dan mungkin langkah yang paling tepat adalah mengubah sistematika dan distribusi PNS ke daerah lain atau dengan kata lain  dilakukan mutasi PNS baik melalui TOA (Tour of Area) dan TOD (Top of Duti)

          Merasionalisasi PNS pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan yang seadil-adilnya agar tidak meresahkan. Menurut keterangan Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi publik Kementerian PAN dan RB Herman Suryatman draf pelaksanaan rasionalisasi PNS adalah bagi PNS yang kualifikasi, kompetensinya serta disiplin kinerjanya rendah sehingga mengganggu pelayanan publik.
            Pro dan kontra terus bergulir hingga kini padahal Menteri Yudhi ternyata belum menghadap presiden Joko Widodo tetapi bola panas terlanjur di lempar ke masyarakat dan reaksi keras datang dari berbagai pihak termasuk PNS itu sendiri, tetapi apapun yang akan terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah untuk PNS di seluruh wilayah Indonesia tetaplah semangat, tetap berpikir positif, tetap loyal dan semakin meningkatkan kinerja khususnya pelayanan kepada masyarakat luas.
           Bravo KORPRI...Bravo PNS Indonesia !!!!....PNS ADALAH GARDA TERDEPAN BANGSA INDONESIA DI BIDANG BIROKRASI DAN RASIONALISASI PNS TIDAK INDENTIK DENGAN PHK MASSAL....karena masa kerja PNS yang telah dilalui tetap akan diperhitungkan dengan uang pensiun. SALAM SAPTA PRASETYA KORPRI.....MERDEKAAAAA!!!!!!!

Sumber :

1.   Liputan6.com, Jakarta "Pengurangan 1 Juta PNS Pertama Kali di Indonesi Oleh Fiki Ariyanti DIPOSTING 17 JUNI 2016

2.   KORPRI: PNS tak perlu galau dengar kabar rasionalisasi 1 juta PNS Reporter : Rizky Andwika | Kamis, 9 Juni 2016 15:49

3.   Pemerintah Merasionalisasi 1 Juta PNS, Author by Helmy Supriyatno Posted on 14/06/2016

4.     Soal Rasionalisasi 1 Juta PNS, Ini Saran Korpri, Tempo 05 JUNI 2016