Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi
berencana merumahkan 1 juta PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan
tidak disiplin untuk menghemat keuangan negara. Menurut dia, jumlah PNS saat
ini terlalu banyak. Hal itu membebani belanja anggaran.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga
menyatakan, kebijakan rasionalisasi atau pengurangan
1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia.
Sehingga perlu dicarikan skema rasionalisasi yang tepat dengan kriteria dan
disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. "Selama ini belum pernah ada
rasionalisasi PNS," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani
saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Menurutnya,
kebijakan pensiun dini PNS yang sejak lama digembar
gemborkan tak jua terealisasi karena berbagai hambatan. "Pensiun dini juga
belum jalan. Waktu itu pernah mau dicoba pensiun dini PNS di Kemenkeu, zamannya
Menkeu Pak Agus Martowardojo, tapi karena masih terbatas, jadi ditunda
dulu," terang Askolani.
Saat
ini, dia bilang, kebijakan pengurangan
1 juta PNS berlaku
secara nasional sehingga perlu penetapan kriteria bagi aparatur negara yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Rasionalisasi
ini sifatnya nasional, jadi harus ada kriteria PNS yang bakal kena pengurangan,
juga menghitung beban budget negara. Jadi perlu didiskusikan dulu dengan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),"
jelasnya.
Karena
pertama kali, Askolani mengaku, pihaknya belum dapat menentukan skema yang
cocok untuk merespons kebijakan tersebut. Apakah berupa pemberian pesangon,
atau bisa diganti dengan skema lain. "Belum tahu skemanya, harus
didiskusikan dulu dengan Menteri PANRB," tegasnya. Namun demikian, kata
dia, Kemenkeu belum pernah menerima surat maupun proposal dari Menteri PANRB
terkait dengan kebijakan rasionalisasi
PNS. Sehingga pihaknya belum dapat
menghitung berapa penghematan dari pengurangan 1 juta PNS hingga 2019."Pak
Menteri PANRB sudah menyampaikan kebijakan rasionalisasi PNS kepada Presiden,
tapi belum ke kita. Surat atau proposalnya belum kita terima, jadi bagaimana
mau menghitung penghematannya. Itu nanti kan sesuai Keppres dan bertahap,
mereka kan punya kebijakan di Kementerian dan Lembaga mana, berapa,
kapan," pungkas Askolani.
Deskripsi diatas mengambarkan
bahwa Pemerintah Jokowi/JK banyak melakukan kejutan, di antaranya adalah
munculnya pemberitaan di media masa dan media sosial akan ada pengurangan atau
rasionalisasi kepada 1 juta orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh
Indonesia.
Pemberitaan
tersebut, kontan mengejutkan masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di daerah. PNS resah, karena ingin tahu dari bagian atau biro, dinas,
badan dan lembaga mana saja yang akan dikurangi. Sebenarnya yang terkejut bukan
saja para PNS saja, masyarakat umum juga terkejut di pemerintahan ada pengurangan
sebanyak 1 juta orang.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai
Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyarankan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengajak Korpri,
organisasi resmi yang membawahi pegawai negeri sipil se-Indonesia, untuk membahas
rencana rasionalisasi. “Kiranya Kementerian PAN-RB mengajak bicara Korpri agar dapat
memberikan masukan dan saran supaya kebijakan yang akan diambil tepat dan tidak
menimbulkan pertanyaan dari anggota Korpri,” kata Zudan dalam keterangan
resminya, Minggu, 5 Juni 2016.
Zudan
menuturkan Korpri dapat membantu merumuskan kebijakan terkait dengan
rasionalisasi PNS secara tepat, sekaligus membantu pemerintah
mensosialisasikannya karena kepengurusan Korpri tersebar di semua wilayah.
Berkaitan dengan hal diatas dihimbau Kementerian
PAN-RB segera mematangkan konsep tersebut secara jelas, terukur, dan
transparan. “Serta melaporkan dulu kepada Presiden sehingga tidak
kontraproduktif kebijakannya terkait dengan manajemen nasional aparatur sipil
negara,” ucapnya untuk itu Pemerintah pusat dan daerah dimohon segera melakukan
pemetaan untuk mengukur tingkat kelebihan pegawai. Sebab, ia menduga, bisa saja
yang diperlukan adalah redistribusi karena pegawai menumpuk di kota-kota besar.
Kebijakan rasionalisasi harus diperjelas sebagai minus growth atau pensiun dini dan harus diantisipasi gugatan PTUN dari aparatur sipil negara yang keberatan dengan kebijakan tersebut.
Kebijakan rasionalisasi harus diperjelas sebagai minus growth atau pensiun dini dan harus diantisipasi gugatan PTUN dari aparatur sipil negara yang keberatan dengan kebijakan tersebut.
Karena itu Korpri akan mengadvokasi mereka
sesuai dengan Pasal 126 UU ASN bila kebijakan tersebut merugikan aparatur sipil
negara.
Sejalan dengan Dewan Pembina KORPRI pembelaan terhadap masa depan PNS
datang dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan yang meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Yuddy Chrisnandi tak melempar wacana yang menimbulkan pro-kontra di
masyarakat. Hal ini terkait dengan pernyataan Yuddy soal rencana pemangkasan
satu juta pegawai negeri sipil dengan tujuan untuk menghemat keuangan negara.
Wakil
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP sebagai partai
pengusung pemerintah sama sekali belum diajak diskusi oleh Yuddy terkait dengan
usul pemangkasan PNS tersebut. Hal ini, menurut dia, di luar kepatutan
mengingat seharusnya wacana tersebut dibicarakan dengan parlemen sebagai
representasi partai untuk mendapat dukungan politik. “Kami sebagai parpol
pengusung pemerintah belum pernah diajak diskusi,” kata Basarah kepada Tempo di
Blitar, Jumat, 3 Juni 2016.
Sebelumnya Menteri Yuddy mengaku
telah menggodok rencana merumahkan 1 juta PNS untuk mengurangi jumlah PNS di
pusat dan daerah. Pemerintah menargetkan pengurangan pegawai dari 4,5 juta
menjadi 3,5 juta PNS. Mereka yang dipecat adalah PNS yang tidak kompeten, tidak
profesional, dan tidak disiplin. Jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak pengurangan
jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran.
Setelah ditelusuri lebih jauh
ternyata statemen Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang pemangkasan satu juta PNS tersebut masih bersifat wacana dan
belum merupakan produk keputusan pemerintah. Jika baru sebatas wacana
itu baru memiliki kekuatan hukum jika sudah digodok oleh DPR dan mendapat
dukungan semua fraksi dengan mempertimbangkan realitas dan alasannya. Jika
memang pemangkasan itu demi mengurangi beban keuangan negara dan dilakukan
dengan skema yang benar, parlemen pun sudah pasti mendukungnya.
Bantahan dan pembelaan terhadap PNS juga datang dari
pihak istana yakni datang dari Wakil
Presiden Jusuf Kalla mengatakan” tidak ada keputusan pemerintah soal
rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil. Pengurangan akan dilakukan secara
alamiah melalui kebijakan negative growth. Sama sekali tidak ada
keputusan soal rasionalisasi 1 juta PNS. Itu hanya hitung-hitungan Kementerian
PAN dan RB dalam rangka efisiensi dan reformasi birokrasi," kata Kalla di
Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016.
Menurut Kalla, efisiensi dan
reformasi birokrasi tidak akan dilakukan dengan memensiun-dinikan PNS secara
tiba-tiba. Cara yang diambil adalah dengan kebijakan negative growth.
Contohnya, jika ada 100 PNS yang pensiun, jumlah pegawai yang direkrut hanya 50
orang.
Di masa lalu, kebijakan yang
diambil adalah zero growth. Misalnya, ada 100 PNS yang pensiun,
maka yang direkrut juga berjumlah 100 pegawai. Nah, negative growth ini
rencananya akan dilakukan selama delapan tahun. "Ini rencananya, belum
disetujui," ujarnya.
Kalla mengatakan setiap tahun
secara alamiah ada 120 ribu PNS yang pensiun. Pada awal pemerintahan Jokowi,
ada moratorium perekrutan PNS yang berlangsung pada 2019. Dengan demikian, akan
ada pengurangan sekitar 400 PNS hingga 2019. "Kami tidak PHK, tidak ada
istilah PHK, hanya pensiun alamiah. Itulah kenapa delapan tahun," ucapnya.
Menurut Kalla, dengan kebijakan
selama delapan tahun itulah selisih pengurangan sekitar 500 ribu PNS akan
tercapai. Kebijakan itu rencananya akan dilakukan mulai 2017. Dengan
pengurangan yang alamiah ini, Kalla mengatakan tidak ada guncangan di dalam
birokrasi pemerintah.
Kembali pada tujuan utama reformasi birokrasi adalah kelangsungan pembangunan. Saat ini rata-rata 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah habis untuk belanja rutin pegawai. Bahkan ada daerah yang 80 persen APBD-nya habis untuk belanja rutin. Anggaran untuk belanja infrastruktur dan lainnya hanya tersisa 20-40 persen.
Kembali pada tujuan utama reformasi birokrasi adalah kelangsungan pembangunan. Saat ini rata-rata 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah habis untuk belanja rutin pegawai. Bahkan ada daerah yang 80 persen APBD-nya habis untuk belanja rutin. Anggaran untuk belanja infrastruktur dan lainnya hanya tersisa 20-40 persen.
Ada pertanyaan muncul di beberapa daerah “ bagaimana negeri ini bisa maju jika
anggaran habis untuk belanja pegawai”. Pertanyaan itu mungkin benar tetapi
tidak mewakili situasi dan kondisi di
Indonesia yang terkait dengan dugaan pemborosan anggaran untuk belanja gaji PNS sebab
yang wajib ditelusuri justru tentang distribusi PNS, mungkin saja terjadi
penumpukan PNS di suatu daerah dan daerah lain justru kekurangan.
Pembelaan terhadap PNS juga datang
dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik
rencana pengurangan 1 juta pegawai negeri sipil yang dinyatakan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi beberapa
waktu lalu. Alasannya, menurut Pramono, hal itu belum pernah sekalipun
dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Skema rasionalisasi akan didahului
dengan pemetaan, kompetensi, kualifikasi, dan kinerja PNS yang dikatagorikan
dalam empat tahap, yakni :
Tahap pertama pemetaan terhadap
Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta orang PNS. Hasil pemetaan
akan dibagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama bagi PNS yang kualifikasi
dan kompetensinya baik (kelompok ini akan
direkomendasikan untuk dipertahankan dan siap dipromosikan).
Kelompok kedua bagi PNS yang
kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerja baik. Kelompok ini akan direkomendasikan
untuk ditingkatkan kompetensinya dan kualifikasinya dengan cara pendidikan dan
pelatihan.
Kelompok ketiga bagi PNS kualifikasi
dan kompetensinya baik tetapi kinerjanya rendah, kelompok ketiga
direkomendasikan untuk dirotasi
Kemudian kelompok yang keempat
kualifikasinya dan kompetensinya serta kinerjanya rendah. Maka kelompok keempat
tersebutlah yang akan direkomendasikan untuk dirasionalisasi
Sedangkan bagi PNS dan mutasi dan kelompok empat ini sebaiknya mereka meminta pensiun dini. Dengan memperoleh pensiun dini masih mempunyai nama baik di hadapan keluarga maupun masyarakat umum.
Sedangkan bagi PNS dan mutasi dan kelompok empat ini sebaiknya mereka meminta pensiun dini. Dengan memperoleh pensiun dini masih mempunyai nama baik di hadapan keluarga maupun masyarakat umum.
Pensiun dini sudah lazim biasa
dilakukan oleh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri,
Bank BRI dan lain-lainnya. Karena pensiun dini dapat keputusan nanti memperoleh
surat keputusan resmi dari pemerintah pensiun dini memperoleh hak sesuai dengan
ketentuan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
Dan
Untuk menghindari polemik atas sebuah rencana yang belum menjadi keputusan,
seharusnya menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak mudah melempar wacana ke masyarakat. Hal ini
untuk menghindari pro-kontra yang muncul di masyarakat hingga memicu kegaduhan
atas sesuatu yang belum pasti.
Seorang Menteri seharusnya tidak mudah melempar kebijakan yang masih
bersifat mentah ke masyarakat karena akan menimbulkan dampak yang sangat
kompleks.
Terlepas dari pro dan kontra maka
rencana rasionalisasi tidak boleh mengabaikan kepentingan dan ekses lain karena
PNS adalah aparatur Negara yang bekerja untuk melayani masyarakat di semua lini
dan jika jumlah mereka dikurangi tanpa perhitungan yang matang maka rencana ini
juga akan jadi bomerang bagi pemerintah
dan jika benar pelaksanaan rasionalisasi alamiah rencananya akan dimulai
pada tahun 2017 nanti dimohon tidak merugikan dan meresahkan serta harus berhati-hati.
Rasanya tidak fair jika dasar rasionalisasi itu hanya bertujuan untuk penghematan anggaran. Sebuah Negara besar seperti Indonesia sangat membutuhkan keberadaan PNS sebab Indonesia memiliki 13.644 pulau dan mungkin langkah yang paling tepat adalah mengubah sistematika dan distribusi PNS ke daerah lain atau dengan kata lain dilakukan mutasi PNS baik melalui TOA (Tour of Area) dan TOD (Top of Duti)
Rasanya tidak fair jika dasar rasionalisasi itu hanya bertujuan untuk penghematan anggaran. Sebuah Negara besar seperti Indonesia sangat membutuhkan keberadaan PNS sebab Indonesia memiliki 13.644 pulau dan mungkin langkah yang paling tepat adalah mengubah sistematika dan distribusi PNS ke daerah lain atau dengan kata lain dilakukan mutasi PNS baik melalui TOA (Tour of Area) dan TOD (Top of Duti)
Merasionalisasi PNS pemerintah harus
berhati-hati mengambil keputusan yang seadil-adilnya agar tidak meresahkan. Menurut keterangan Kepala Biro Hukum, komunikasi dan informasi publik
Kementerian PAN dan RB Herman Suryatman draf pelaksanaan rasionalisasi PNS
adalah bagi PNS yang kualifikasi, kompetensinya serta disiplin kinerjanya
rendah sehingga mengganggu pelayanan publik.
Pro dan kontra terus bergulir hingga kini padahal Menteri Yudhi ternyata belum menghadap presiden Joko Widodo tetapi bola panas terlanjur di lempar ke masyarakat dan reaksi keras datang dari berbagai pihak termasuk PNS itu sendiri, tetapi apapun yang akan terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah untuk PNS di seluruh wilayah Indonesia tetaplah semangat, tetap berpikir positif, tetap loyal dan semakin meningkatkan kinerja khususnya pelayanan kepada masyarakat luas.
Bravo KORPRI...Bravo PNS Indonesia !!!!....PNS ADALAH GARDA TERDEPAN BANGSA INDONESIA DI BIDANG BIROKRASI DAN RASIONALISASI PNS TIDAK INDENTIK DENGAN PHK MASSAL....karena masa kerja PNS yang telah dilalui tetap akan diperhitungkan dengan uang pensiun. SALAM SAPTA PRASETYA KORPRI.....MERDEKAAAAA!!!!!!!
Pro dan kontra terus bergulir hingga kini padahal Menteri Yudhi ternyata belum menghadap presiden Joko Widodo tetapi bola panas terlanjur di lempar ke masyarakat dan reaksi keras datang dari berbagai pihak termasuk PNS itu sendiri, tetapi apapun yang akan terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah untuk PNS di seluruh wilayah Indonesia tetaplah semangat, tetap berpikir positif, tetap loyal dan semakin meningkatkan kinerja khususnya pelayanan kepada masyarakat luas.
Bravo KORPRI...Bravo PNS Indonesia !!!!....PNS ADALAH GARDA TERDEPAN BANGSA INDONESIA DI BIDANG BIROKRASI DAN RASIONALISASI PNS TIDAK INDENTIK DENGAN PHK MASSAL....karena masa kerja PNS yang telah dilalui tetap akan diperhitungkan dengan uang pensiun. SALAM SAPTA PRASETYA KORPRI.....MERDEKAAAAA!!!!!!!
Sumber :
1. Liputan6.com,
Jakarta "Pengurangan 1 Juta PNS Pertama Kali di Indonesi Oleh Fiki Ariyanti DIPOSTING 17 JUNI 2016
2. KORPRI:
PNS tak perlu galau dengar kabar rasionalisasi 1 juta PNS Reporter : Rizky
Andwika | Kamis, 9 Juni 2016 15:49
4. Soal Rasionalisasi 1 Juta PNS, Ini Saran
Korpri, Tempo 05 JUNI 2016
KABAR BAIK!!!
BalasHapusNama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.
Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.
Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.
Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.
Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.
SELAMAT DATANG DI LOANME Tujuan kami adalah menyediakan layanan keuangan profesional yang sangat baik.
BalasHapusApakah Anda seorang pengusaha atau wanita? Apakah Anda mengalami kesulitan keuangan? Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk memulai bisnis kecil dan menengah yang bagus? Apakah Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda perlu uang untuk berinvestasi di bidang spesialisasi tertentu? Apakah Anda memiliki proyek yang belum selesai di ujung jari Anda karena pendanaan yang tidak memadai? Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pinjaman Anda hari ini untuk menyelesaikan semua masalah keuangan Anda.
kredit kami dijamin untuk keamanan maksimum adalah prioritas kami, tujuan utama kami adalah untuk membantu Anda mendapatkan layanan yang pantas mereka dapatkan, program kami adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam beberapa saat. Mengurangi pembayaran untuk mengurangi tekanan pada pengeluaran bulanan. Dapatkan fleksibilitas untuk digunakan untuk tujuan apa pun - dari liburan, pendidikan, hingga pembelian unik
Kami menawarkan berbagai layanan keuangan yang meliputi: Pinjaman Pribadi, Pinjaman Konsolidasi Utang, Pinjaman Bisnis, Pinjaman Pendidikan, Pinjaman Dijamin Pinjaman, Jaminan Pinjaman, Hipotek Pinjaman, Pinjaman Hari Gajian, Pinjaman Siswa, Pinjaman Komersial, Pinjaman Kredit Otomatis, Investasi Pinjaman , Pinjaman untuk Pengembangan, Pinjaman Pembelian, Pinjaman Konstruksi, Tingkat Bunga Rendah Dari 2% pada Pembatalan untuk Individu, Perusahaan dan Badan. Dapatkan yang terbaik untuk keluarga Anda dan rumah impian Anda serta skema pinjaman umum kami.
Kami menawarkan semua jenis pinjaman - mengajukan pinjaman murah.
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut:
(ivanapedro85@gmail.com)
Silakan tulis kembali dengan informasi pinjaman;
INFORMASI PINJAMAN
DATA PEMOHON
1) Nama Lengkap:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Status:
5) Jenis Kelamin:
6) Status Perkawinan:
7) Pekerjaan:
8) Nomor Telepon:
9) Posisi saat ini di tempat kerja:
10) Penghasilan Bulanan:
11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
12) Durasi Pinjaman:
13) Tujuan Pinjaman:
14) Agama:
15) Sudahkah Anda mendaftar sebelumnya:
16) Tanggal lahir:
Jika Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman, maka silakan hubungi kami dengan permintaan pinjaman Anda.
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut:
ivanapedro85@gmail.com
Salam,
Nyonya Ivana Pedro
ivanapedro85@gmail.com
Kami berharap dapat mendengar dari Anda sesegera mungkin
Pelamar yang tertarik harus menghubungi kami melalui e-mail:
ivanapedro85@gmail.com